Krisis Globalisasi

Berbicara mengenai interupsi dalam globalisasi, berdasarkan artikel yang kami baca rupanya memang terdapat beberapa interupsi yang terjadi selama proses globalisasi. Menurut artikel yang saya peroleh dari situs milik IMF (International Monetary Funds), interupsi dalam globalisasi muncul pada sekitar awal abad ke-20 an yang dipicu oleh gelombang proteksionisme serta nasionalisme yang agresif, dimana kedua pemicu tersebut menghantarkan kita pada Great Depression dan perang dunia. (http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2002/031502.htm). Great Depression dan perang dunia telah kita ketahui membawa berbagai perubahan pada aspek kehidupan manusia, termasuk membawa krisis ekonomi yang hebat pada waktu itu. Beberapa peristiwa yang dapat dijadikan sebagai bukti dari krisis global yang pernah terjadi dapat kita lihat pada peristiwa kemunduran ekonomi Jepang, kegagalan transisi Uni Soviet menuju ekonomi pasar pada sekitar tahun 1990-an, serta munculnya kembali masalah finansial di Brazil.

Dalam artikelnya yang berjudul The Global Financial Crisis, George Soros menjelaskan dengan gamblang mengenai krisis yang melanda finansial global, salah satu contohnya adalah krisis yang melanda benua Asia. Penyebab cepat krisis finansial ini, menurut Soros, dikarenakan oleh ketidaksejajaran nilai tukar mata uang. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempertahankan susunan informal-nya yang mengikat nilai tukar mereka terhadap dollar Amerika. Stabilitas taraf dollar yang nyata, mendorong bank serta perusahaan lokal untuk meminjam dollar dan mengkonversikan dollar terhadap mata uang lokal tanpa ada batasan-batasan tertentu. Tapi susunan yang sedemikian muncul di bawah tekanan, sebagian berasal dari penilaian nilai tukar China pada tahun 1996, dan sebagian lagi berasal dari apresiasi dollar Amerika terhadap yen Jepang. (Soros. 1998). Akhirnya, pada awal tahun 1997, ketidaksesuaian antara perhitungan perdagangan dan perhitungan kapital menjadi tidak dapat dipertahankan. Krisis pun muncul seiring pemerintah Thailand menaikkan nilai tukar mata uangnya, krisis ini, oleh Soros, terjadi lebih lambat dari yang diperkirakan karena pemerintah keuangan setempat tetap mendukung nilai tukar mereka untuk semakin tinggi dan semakin tinggi sehingga bank-bank internasional melanjutkan untuk perpanjangan peminjaman. Kemudian, krisis pun menyebar bagai jamur dengan cepat ke berbagai penjuru, seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, Korea Utara dan negara-negara lainnya.

Ada beberapa kelemahan dalam struktur ekonomi Asia, terutama Asia Timur. Jika dilihat, memang kebanyakan perusahaan dimiliki oleh keluarga sendiri, maksudnya di sini adalah perusahaan yang bersifat tertutup, artinya hanya para anggota keluarga-lah yang boleh menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan dan berdasarkan pada tradisi Konfusian, bahwa keluarga ingin menguasai kendali penuh. Jika mereka memutuskan untuk membuat perusahaan yang bersifat terbuka dan memberikan saham kepada masyarakat, mereka cenderung untuk bersikap tidak memperdulikan hak dari pemegang saham yang minoritas. Dan ketika mereka tidak sanggup membiayai untuk pertumbuhan pendapatan perusahaan, mereka lebih memilih untuk bergantung pada pinjaman daripada resiko kehilangan kendali. Pada waktu yang sama, pejabat-pejabat tinggi pemerintahan menggunakan kredit dari bank sebagai alat untuk pelaksanaan kebijakan industri. Gabungan dari faktor yang telah kami sebutkan di atas pada akhirnya menghasilkan pinjaman yang sangat tinggi pada sektor finansial.

Stephen Gill, menambahkan dalam artikelnya yang berjudul The Geopolitics of The Asian Crisis bahwa krisis ekonomi di Asia bukan hanya sekedar suatu persoalan pergerakan dalam pasar global, namun faktor geopolitik rupanya juga mempengaruhi. Krisis Asia Timur menunjukkan ada konflik intens antar negara pada bentuk dan arah pola regional serta global dari perkembangan kapitalis. Dalam konteks krisis tersebut, pengarahan dan kendali yang dilakukan oleh negara membentuk politik ekonomi yang ditekan pada liberalisme. (Gill. 2008). Pola umum ini dapat dikenali tidak hanya pada perkembangan yang terjadi pada dewasa ini di Asia, namun juga dapat kita temui pada restrukturalisasi Amerika Latin seiring krisis pada awal tahun 1980-an serta kegagalan transisi Uni Soviet pada awal 1990-an seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Menurutnya, krisis di Asia Timur ini menggambarkan fase ketiga dalam proses strategi dominasi Amerika Serikat. Krisis ini merupakan suatu bentuk otoriter, dimana kapitalisme yang bersifat state-directed menghalangi tipe spesifik dari internasionalisasi modal. Sasaran Amerika Serikat adalah sistem perusahaan swasta bebas secara global (global free enterprise system), yang memungkinkan bagi para investor besar serta perusahaan transnasional raksasa untuk memperoleh kendali yang lebih besar pada masa depan aliran keuntungan suatu wilayah serta memastikan pasar bebas tenaga kerja, sehingga modal dapat mengeksploitasi tenaga kerja. Rencana yang demikian, membutuhkan peran serta pemerintah setempat untuk melanjutkan tindakan ini, dan mampu mempertahankan perintah politik, karena proses penyesuaian struktural ini sangat sulit. Globalisasi nyatanya memang pernah mengalami interupsi-interupsi dalam prosesnya.

Referensi:

Gill, Stephen. (2008). The Geopolitics of The Asian Crisis, dalam Power and Resistence in The New World Order. New York : Palgrave Macmillan.

International Monetary Funds. (2002). Globalization : A Framework for IMF Involvement. (http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2002/031502.htm). Diakses tanggal 6 Juni 2010.

Soros, George. (1998). The Global Financial Crisis, dalam The Crisis of Global Capitalism. New York : Public Affairs.

Arus Balik Globalisasi

Kali ini, kami dengan sebagian besar mengacu pada artikel milik Greg Buckman, akan menjelaskan masalah gerakan anti globalisasi. Dibalik semakin derasnya arus globalisasi yang melanda berbagai belahan dunia, ternyata juga menyimpan sejumlah pertentangan berkenaan dengan adanya globalisasi. Sebagian orang berpendapat bahwa akar gerakan pertentangan atas globalisasi muncul pada sekitar tahun 1960-1970 an. Pada tahun-tahun tersebut, untuk pertama kalinya setelah Perang Dunia ke 2, masyarakat mulai secara serius mempertanyakan masa depan politik dunia, lingkungan, ekonomi dan teknologi. Gerakan protes mulai mencuat ketika peristiwa Perang Vietnam pecah (Buckman. 2004). Protes tersebut ditujukan masyarakat Amerika kepada pemerintah atas ketidakjelasan alasan perang tersebut, bahkan tentara yang dikirim pun tidak banyak tahu.

Awal protes tersebut pada akhirnya melahirkan bentuk protes lain. Bentuk pertentangan globalisasi ini atau yang dikenal dengan istilah Anti-Globalization Movement kembali muncul, bahkan semakin marak seiring dengan peristiwa Washington Consensus pada tahun 1989. (www.dadangsolihin.com/public/Washington%20Consensus.pdf). Para penentang globalisasi seperti Noam Chomsky, Tariq Ali, Susan George, dan Naomi Klein memandang bahwa Washington Consensus ini membawa dampak buruk bagi negara yang kurang berkembang. Berbagai kecaman ditujukan kepada Washington Consensus karena nantinya, konsensus tersebut hanya akan membuat para pekerja di negara-negara dunia ketiga semakin miskin.

Di Seattle, Amerika Serikat pada tahun 1999, masyarakat juga menggelar aksi menentang globalisasi yang terkenal dengan sebutan peristiwa “Battle for Seattle”. Peristiwa ini merupakan salah satu wujud protes kaum anti globalisasi ketika digelar konferensi tingkat menteri WTO. Namun, keributan yang terjadi antara massa dengan aparat keamanan pada akhirnya mengakibatkan batalnya pertemuan tersebut. Kerugian atas kerusakan properti ditaksir mencapai lebih dari US $ 2 juta dan kerugian penjualan selama libur Natal mencapai kurang lebih sekitar US $ 17juta. (http://internationalaffairs.suite101.com/article.cfm/1999_seattle_wto_protests_tenth_anniversary).

Setelah peristiwa tersebut, perjuangan kaum anti globalisasi terus berlanjut mulai dari Washington (ketika pertemuan IMF/World Bank pada April 2000), Prague (ketika pertemuan IMF/World Bank pada September 2000) hingga yang paling besar terjadi di Genoa, Italia pada bulan Juli 2001. (Buckman. 2004). Sekitar kurang lebih 200.000 hingga 300.000 massa turun ke jalan untuk memprotes pertemuan G8.

Walden Bello, salah seorang tokoh anti globalisasi aktif mendukung berbagai gerakan sosial seperti misalnya World Social Forum (WSF) atau Forum Sosial Dunia. Forum ini merupakan wadah berkumpulnya para anti globalisasi (mulai dari LSM, NGO dan masih banyak lagi) sejak tahun 2001. Bello menganggap WTO, IMF dan World Bank sebagai sebuah produk ketidakadilan global. Dalam bukunya De-globalization: Ideas for a New World Economy terbitan 2002, Walden Bello mengimbau gerakan anti globalisasi untuk menggagalkan Putaran Doha (Doha Development Agenda) yang diselenggarakan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pada Putaran Doha tersebut, salah satunya berfokus pada pemberian kemudahan akses pada komoditas negara berkembang memasuki pasar negara maju, seperti yang telah dijanjikan oleh Presiden George W. Bush, namun tak kunjung dipenuhi. Pada akhirnya, dalam Konferensi Tingkat Menteri di Cancun tahun 2003, negara-negara berkembang menolak menyepakati usulan, yang tidak banyak menguntungkan mereka. Salah satu pembahasannya adalah bahwa negara maju mempermasalahkan kemiskinan sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup.

Bello tidak ingin mereformasi WTO, ia ingin memperlemah posisi organisasi perdagangan dunia itu. Menurutnya, pertemuan tingkat menteri di Hong Kong adalah batu sandungan besar bagi Organisasi Perdagangan Dunia. Karena, kedua pertemuan WTO sebelum Hong Kong sudah dianggap gagal. Dia berpendapat bahwa WTO yang diciptakan itu memonopoli sektor sosial-ekonomi dikarenakan WTO ditahbiskan sebagai lembaga yang mengurusi segala tata cara perdagangan di seluruh dunia.

Pada dasarnya, menurut kelompok kami, gerakan anti globalisasi (terutama pada masa sekarang) ini bukan merupakan gerakan yang melarang semakin meluas dan semakin intensnya hubungan antar negara dalam segala bidang, namun gerakan ini lebih cenderung melawan mengglobalnya upaya kaum kapitalis yang seolah memaksakan kebijakan neo-liberal dengan menyerahkan segala hal ke kontrol sektor swasta demi laba atau profit. Tuntutan pokok gerakan antiglobalisasi ini adalah pembatalan utang luar negeri dunia ketiga, pembubaran IMF dan World Bank serta penghentian terhadap semua proses penjualan aset publik pada swasta. Latar belakang munculnya kaum anti globalisasi ini menurut kami didasari oleh sistem neoliberalisme yang seakan mendominasi kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Sebagai alternatif yang dikembangkan dalam gerakan anti-globalisasi, maka dibentuklah NGO dan partai politik alternatif (contohnya seperti Partai Hijau di Australia).

Referensi:
Buckman, Greg. (2004). The Anti-Globalization Movement, dalam Globalization: Tame It or Scrap It?.London: Zed Book, pp. 107-121.

Knudsen, Teresa. (2009). 1999 Seattle WTO Protests Tenth Anniversary : Seattle Protesters Stopped World Trade Organization Meetings.
http://internationalaffairs.suite101.com/article.cfm/1999_seattle_wto_protests_tenth_anniversary. Diakses tgl 18 April 2010.

Stiglitz, Joseph E. (2002). Washington Consensus, Arah Menuju Jurang Kemiskinan. www.dadangsolihin.com/public/Washington%20Consensus.pdf. Diakses tgl 19 April 2010.